Intelektual muda dan BPR/BPRS (Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah) memiliki peran yang strategis dalam memajukan sektor ekonomi mikro di Indonesia. Hal itu terungkap pada seminar nasional online yang digelar Asosiasi Program Diploma Keuangan dan Perbankan Indonesia (ADIKPI) berkerja sama dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Indonesia (Perbarindo) pada 3 November 2020, diikuti 900 an peserta. Seminar bertajuk “Peran Intelektual Muda dan BPR/BPRS untuk Memajukan Sektor Ekonomi Mikro” ini diselenggarakan sebagai perwujudan awal dari konsep link and match antara kampus dan dunia industri.

Yakni, antara program diploma keuangan dan perbankan Indonesia khususnya industri BPR/BPRS di bawah naungan Perbarindo. Ketua Umum DPP Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, meski dihadapkan pada situasi pandemi Covid 19, namun industri BPR/BPRS tetap komit menjadi pengungkit ekonomi mikro Indonesia. Buktinya, BPR/BPRS tetap melaksanakan fungsi intermediasi berupa penyaluran dana dalam bentuk kredit.

“Penyaluran dana oleh industri BPR/BPRS dalam bentuk kredit tumbuh 3,84 persen atau Rp110 triliun pada Agustus 2020. Dan sebagian besar dari jumlah itu digunakan untuk pembiayaan UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Joko Suyanto. Dia mengatakan, industri BPR/BPRS tetap tumbuh positif pada posisi Agustus 2020 meski didera pandemi. Aset industri BPR tumbuh sebesar 3,87 persen (yoy) atau mencapai sekitar Rp148 triliun. Dari sisi penghimpunan dana (tabungan dan deposito), masing masing mampu tumbuh 1,52 persen dan 4,17 persen dengan total dana sekitar Rp101 triliun yang berhasil dihimpun dari masyarakat.

Di sisi lain, belum optimalnya investasi dalam peningkatan pengetahauan, keterampilan, dan kesehatan SDM Indonesia menjadi tantangan dan harus dibenahi. “pembangunan sumber daya manusia yang unggul menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan SDM, terutama di sektor ekonomi dan keuangan dalam menghadapi perubahan perubahan yang penuh ketidakpastian,” kata Joko. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Ahmad Soekro Tratmono menyambut baik sinergisitas antara dunia pendidikan dan industri (jasa keuangan).

“Ini adalah sinergi yang positif dimana kita membangun produktivitas yang tinggi. Seminar ini menjadi contoh dimana ada sinergi industri keuangan (BPR) dengan pendidikan,” kata Ahmad. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto yang menjadi keynote speaker seminar mengatakan, pihaknya akan terus mendorong terwujudnya link and match antara perguruan tinggi dan industri dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. “Selama ini keluhan dari pengguna lulusan perguruan tinggi adalah pada soft skill dan bukan pada hard skill,” jelas Wikan.

Karena itu, kompetensi harus dipastikan tercipta di dalam paket pertama pernikahan massal; yaitu menyangkut kurikulum dan bagaimana proses pembelajarannya. “Vokasi yang kompeten itu adalah motor kita untuk menjemput bonus demografi,” ungkap Wikan. Pada kesempatan yang sama, Asosiasi Program Diploma Keuangan dan Perbankan Indonesia (ADIKPI) menyambut baik kebijakan Direktorat Pendidikan Vokasi tentang “perkawinan massal” antara kampus dan industri. “Kita tahu bahwa kebijakan ini sangat esensial, karena kebijakan ini mendorong kampus untuk lebih adaptif terhadap dinamika dan perubahan kebutuhan industri yang sangat cepat dalam era revolusi 4.0, terlebih pada sektor keuangan dan perbankan,” ungkap Ketua Umum ADIKPI Dede Suryanto.

Terkait dengan peningkatan kompetensi mahasiswa, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyediakan program magang bagi mahasiswa yang terangkum dalam Program Peningkatan Kapabilitas SDM dalam Bidang Perbankan dengan Mitra Perguruan Tinggi. “Program ini terbuka bagi seluruh kampus dan mahasiswa yang ada. Selain itu LPS juga rutin mengadakan seminar seminar di kampus. Kami juga membuka diri untuk menjadi dosen tamu bagi kampus kampus,” terang Kepala Divisi Transformasi LPS Ary Rismy. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Chandra Wijaya yang juga menjadi narasumber mengungkapkan, sektor mikro ini penting dan harus diperhatikan oleh semua pihak.

Mengutip data sekunder, jumlah unit usaha yang ada di Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 64 juta. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 63 juta adalah unit usaha mikro. Chandra juga menyoroti tentang kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar yaitu lebih dari 60%. Dari angka tersebut, kontribusi usaha mikro mencapai 37%. “Atas data itu, usaha mikro menjadi sangat penting. Jadi kita harus sama sama memikirkan bagaimana memajukannya, termasuk juga pembiayaannya,” ujar Chandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *