Sidang pertama gugatan class action korban banjir terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). Ada 243 warga DKI Jakarta yang menjadi penggugat yang merupakan korban banjir yang melanda Jakarta pada awal 2020. Isi gugatan tersebut di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta dianggap lalai karena tidak berjalannya early warning system dan emergency response .

Serta menuntut ganti rugi sebesar Rp 42,33 milyar. Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi Rahmad HS memberikan tanggapannya. Rahmad mengaku, ia yang merupakan masyarakat Jakarta tidak terusik dengan adanya banjir yang sempat melanda Jakarta pada awal 2020.

Pasalnya, ia memahami hal itu sebagai benntuk kondisi alam di luar kendali manusia. Hal tersebut diungkapkan Rahmad dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne , Senin (3/2/2020). "Memang ini curah hujan yang luar biasa, yang sangat tinggi sekali sehingga banjir itu bukan terjadi di Jakarta saja."

"Bahkan dimana mana terutama di Banten, Jawa Tengah, Bekasi dan Bogor." "Itu lebih parah korbannya, lebih banyak dan mestinya dia digugat juga itu," kata Rahmad. Ia lantas menyinggung anggota tim advokat korban banjir Jakarta 2020, Azas Tigor Nainggolan.

Menurutnya, apa yang dilakukan Tigor dan korban banjir merupakan hak setiap warga negara di dalam hukum. "Setiap warga negara punya hak yang sama lah dalam hukum, silakan saja yang penting tidak anarkis, tidak aneh aneh lah," kata Rahmad. Rahmad lalu menyoroti soal unjuk rasa yang terjadi di Balai Kota Jakarta pertengahan Januari lalu.

"Jadi itu silakan saja, yang kami kritisi adalah jangan sampai seperti kelompok kelompok yang lain, urusan banjir ini dilarikan ke urusan politik." "Didemo lalu poster posternya impeach pak Anies dan ini sampai kapanpun akan kita jagain ini karena milih Pak Anies itu capek kita," terang Rahmad. Rahmad menuturkan, 2,7 juta orang Betawi mendukung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan juga pemilih yang lain.

"Kalau hanya segelintir orang akibat banjir yang belum jelas juntrungannya dia melakukan impeach, ya kita lawan," ungkap Rahmad. Rahmad menegaskan, kewajiban Tigor adalah mendampingi masyarakat yang melakukan upaya hukum. "Dan class action ini bukan yang pertama, sudah pernah ada di zaman gubernur gubernur sebelumnya dan selalu gagal," terang Rahmad.

Rahmad berharap, apa yang dilakukan Tigor dan warga penggugat banjir bisa memberi pelajaran agar pemerintah daerah mendapat pelajaran. "Agar pemberitahuan dini mengenai banjir bukan hanya BMKG yang memberikan informasi tapi bagaiamana masyarakat desa yang ada di kelurahan sudah mulai di edukasi," ungkapnya.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *