Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, infrastrukturInformation and Communications Technology (ICT) atau teknologi informasi menjadipenting saat pandemi covid 19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebutuhanntuk membangun infrastruktur ICT menjadi penting karena saat ini banyak orangbekerja atau belajar dari rumah. "Itu hanya bisa terjadi kalau ada infrastrukturnya. Kalau tidak ada ya tidak mungkin melakukan, sehingga kita kejar infrastruktur ICT itu, masih ada 12.000 lebih desa belumterkoneksi internet," ujarnya saat webinar, Senin (12/10).
Menurut Sri Mulyani, infrastruktur teknologi informasi ini berbanding terbalik dengan rasio elektrifikasi yang sudah mendekati 100 persen. "Namun, konektivitas dari sisiinternet belum 100 persen. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita," katanya. Selain itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, juga mendorong kualitas dari koneksi internet di Indonesia agar tidak hanya jangkauan saja.
"Terhadapkoneksi, ada yang disebut kualitas dari koneksi. Jadi, inilah yang kemudian kita cobalakukan ke depan," ujarnya. Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan Rp 29,6 triliun untuk bidang ICT mencermati kebutuhan yang tinggi dampak penerapan kerja dan sekolah dari rumah memanfaatkan teknologi dalam jaringan (daring). Alokasi untuk ICT itu untukoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memberikan efisiensi, kemudahan dan percepatan.
ICT merupakan salah satu dari tujuh kebijakan strategis 2021 untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesa Maju. Selain ICT,juga ada pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp550 triliun, kesehatan sebesarRp169,7 triliun, perlindungan sosial Rp421,7 triliun, infrastruktur sebesar Rp413,8 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dan pariwisata Rp15,7 triliun. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendesak program digitalisasi desa harus segera dilakukan. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi desa.
Halim mengatakan arah dan kebijakan pembangunan desa hingga 2030 merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana rujukan Perpres ini adalah Suinstabel Development Goals (SDGs) dengan 19 Goals. Kemudian oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyesuaikan dengan kondisi desa menjadi 18 Goals yang kemudian disebut sebagai SDGs Desa. Merujuk pada kondisi kemajemukan masyarakat di Indonesia maka di tambahkan lagi satu Goals yaitu Kelembangaan Desa Desa dan Budaya Desa Adaptif.
"Harapannya pada tahun 2030, saat desa sudah capai 18 Goals ini sama dengan memberikan kontribusi 74 Persen Tujuan SDGs," kata dia. Ada empat model desain desa digital yang dimulai tahun 2021 yaitu: 1. Digitalisasi untuk penyusunan Database bagi desa desa yang berbasis Big Data dan Kemendes PDTT yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, mendukung pelaksanaan pembangunan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan desa.
2. Digitalisasi untuk pengembangan desa unggulan. Desain itu terkait pendataan potensi unggulan desa dan kerjasama e commerce masuk desa. Ini bakal menopang percepatan pertumbuhan ekonomi di desa. Kemendes PDTT belum lakukan desain ini karena masih dilakukan pemetaan berbasis kawasan. "E Commerce lakukan pelatihan untuk pengelolaan produk serta investasi alat produksi.Misalnya, Aruna pada Perikanan, Argopantes pada buah buahan dan Bio padatanaman organik. Ini Sudah berjalan cukup dan beri nilai tambah yang luar biasa," ujar Politisi PKB ini. 3. Digitalisasi untuk percepat layanan Pemerintahan Desa kepada warga desa agar terjadi kemudahan dalam pelayanan publik di desa. 4. Digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. Arah pengelolaan keuangan menuju ke cashless.
"Permasalahan yang dihadapi saat ini masih banyak desa yang belum miliki sambungan internet. Data Kemendes PDTT ada 11.231 desa belum ada sinyal internet. Kita berharap nantinya semua desa di Indonesia miliki sinyal internet,"ujarnya. Kondisi Geografis Pengamat Telekomunikasi Doni Ismanto menanggapi pernyataan Menteri Keuangan SriMulyani terkait 12 ribu desa yang belum terjamah koneksi internet di masa pandemi Covid 19.
"Kenyataannya memang begitu, dan umumnya desa desa yang berada di wilayah 3T (completly blank spot). Data dari BAKTI menyebutkan selama dua tahun ke depan akan membangun sekitar 7900 an BTS di daerah 3T artinya desa desa yang tak tersentuh itu berada di 3T," kata Doni. Menurut dia, kendala yang dihadapi adalah kondisi geografis di mana bukan hal mudahmembangun jaringan infrastruktur. "Misalnya backbone palapa ring, tetapi untukmenarik kabel dari NOC ke titik akhir pelanggan kan tak mudah. Mau diatasi denganselular, tetap harus bangun transmisi dan BTS. Itu bukan pekerjaan mudah, apalagi di kawasan Timur Indonesia,"paparnya.
Founder IndoTelko Forum itu menyampaikan solusi adalah menggunakan backbone satelit, tetapi nanti harga agak mahal di pelanggan. "Biasanya di sini BAKTI masukdengan skema BTS Sinyal yang akan dimulai proyeknya tahun ini," tutur Doni.